MAUMERE-LENTERAPOS.com, Sebanyak 23 Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur terancam tak bisa mengikuti Ujian Nasional (UN) pada tahun 2020.
Pasalnya, Dinas Pendidikan Kepemudaan Olahraga (PKO) Kabupaten Sikka belum mengirim data calon peserta UN SMP ke pusat.
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD bersama Dinas PKO Sikka, Anggota DPRD Sikka, Yosef Nong Soni mengkritisi pihak dinas PKO Sikka yang belum mengirim data peserta UN SMP ke pusat.
“Saya sangat sayangkan operator di dinas belum mengirim data peserta UN. Batas akhir pengiriman data itu tanggal 20 Januari 2020. Ada 23 SMP yang belum dikirim data peserta UN oleh dinas PKO Sikka ke pusat,” ujarnya, Kamis 23 Januari 2020.
Ia mengatakan, belum dikirim data peserta UN ini bisa mengakibatkan siswa-siswi kelas IX terancam mengikuti ujian nasional tahun 2020.
Padahal, pihak dari pusat sudah dari jauh-jauh hari mengingatkan ke dinas bahwa batas pengiriman peserta UN itu tanggal 20 Januari 2020.
“Ini bukti lemahnya operator di dinas PKO Sikka. Selama ini di dinas kerja apa?. Ujian Nasional ini bukan kebetulan. UN ini setiap tahun diselenggarakan. Saya menjadi heran, mengapa dinas belum mengirim data peserta UN itu, padahal ini sudah tanggal 23 Januari 2020,” tegas politisi NasDem itu.
Soni sapaan akrabnya menilai, kinerja di Dinas PKO Sikka sangat tidak profesional. Dirinya juga meminta dinas PKO Sikka harus pro aktif mencari jalan keluarnya agar bisa mengirim data peserta UN itu ke pusat.
“Prinsipnya anak-anak tidak boleh di rugikan. Saya minta segera selesaikan persoalan ini,” tutup Soni yang juga Ketua DPC Pemuda Pancasila Sikka ini.
Sementara itu, Plt Kadis Pendidikan Kepemudaan Olahraga (PKO) Kabupaten Sikka, Mayela da Cunha saat dihubungi media, Jumat 23 Januari 2020 via telepon mengaku, saat ini pihaknya sedang melengkapi seluruh data peserta UN SMP tahun 2020.
“Kita sementara lengkapi seluruh berkas-berkas seperti kartu keluarga, NIS dan lain-lainya. Kita tidak ingin terburu-buru. Kita ingin data yang dikirim ke pusat semuanya harus lengkap,” ujarnya
Dirinya menjamin tanggal 25 Januari 2020 seluruh data peserta UN selesai dikerjakan oleh pihak dinas.
“Tanggal 26 Januari 2020 kita sudah kirim seluruh data peserta UN SMP ke pusat,” paparnya.
Ketika ditanya media peserta terancam ikut UN, dirinya membantahnya. Ia mengatakan, ketika data peserta UN dikirim ke pusat, ini berarti mereka bisa mengikuti ujian nasional.
” Jadi tidak benar 23 SMP itu terancam tidak bisa mengikuti UN,” ungkapnya.
Ia juga mengatakan, saat ini juga sementara melakukan koordinasi dengan pihak provinsi NTT terkait ada dua siswa pindahan dari luar negeri yang mengikuti ujian nasional .
“Ada dua siswa pindahan dari luar negeri. Satu dari Timor Leste dan satu dari Malaysia. Kita juga sementara urus data mereka berdua. Kita sedang berkoordinasi dengan pihak provinsi NTT,” tutupnya. (Gabriel Langga)